Di tengah perkembangan pesat kawasan industri di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, permasalahan pengangguran tetap menjadi perhatian utama. Meskipun banyak industri yang berdiri di wilayah ini, angka pengangguran masih menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini menjadi sorotan serius anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Komisi IV dalam kegiatan reses di Desa Bojong Raharja.
Reses DPRD: Menampung Aspirasi Masyarakat
Pada Jumat (4/6/2026), anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan reses di Desa Bojong Raharja. Dalam forum ini, berbagai aspirasi dari masyarakat dihimpun, mencakup isu-isu penting seperti kebencanaan, infrastruktur, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung kepada perwakilan mereka.
Kondisi Rawan Bencana
Dalam reses tersebut, anggota DPRD juga mencatat kondisi Desa Bojong Raharja yang rawan terhadap bencana. Hal ini menjadi salah satu fokus utama, di mana aspirasi masyarakat terkait peningkatan sistem mitigasi dan penanganan bencana juga diakui dan siap untuk diperjuangkan dalam program pemerintah daerah.
“Daerah ini cukup rentan terhadap berbagai bencana, jadi kami akan mengutamakan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan untuk ditindaklanjuti,” ungkap salah satu anggota DPRD.
Permasalahan Kesehatan dan Infrastruktur
Selain isu kebencanaan, masyarakat juga mengutarakan kebutuhan mendesak di sektor kesehatan dan infrastruktur. Meskipun kualitas jalan di daerah ini dianggap relatif baik, masih ada sejumlah titik yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga.
Tingginya Angka Pengangguran
Namun, masalah yang paling mengemuka dalam reses kali ini adalah tingginya angka pengangguran di kawasan industri Cikembar. Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena keberadaan industri seharusnya dapat menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
“Kehadiran industri di kawasan ini seharusnya dapat memberikan dampak positif, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Ini menjadi salah satu fokus utama kami,” tegas anggota DPRD.
Langkah Konkret untuk Mengatasi Pengangguran
Untuk mengatasi masalah pengangguran ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi merencanakan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan prioritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Selanjutnya, DPRD juga mendorong agar regulasi daerah di bidang ketenagakerjaan diperkuat. Kebijakan ini dianggap penting untuk memastikan adanya aturan yang lebih tegas dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
- Penguatan regulasi ketenagakerjaan
- Koordinasi dengan pemerintah desa dan perusahaan
- Prioritas rekrutmen untuk masyarakat lokal
- Transparansi dalam proses perekrutan
- Peningkatan sistem mitigasi bencana
Pentingnya Regulasi yang Kuat
“Kami ingin regulasi yang lebih kokoh, agar masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas. Ini juga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambah anggota DPRD.
Ia juga menekankan pentingnya perusahaan untuk bersikap transparan dan adil dalam proses perekrutan tenaga kerja. DPRD berkomitmen untuk mendorong langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses tersebut.
Membangun Daerah dengan Prioritas
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan daerah tetap harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Kegiatan reses ini menjadi salah satu upaya DPRD untuk menjembatani aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan lebih tepat sasaran.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk berpatisipasi aktif dalam menyusun kebijakan yang memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan angka pengangguran di kawasan industri Cikembar dapat ditekan, dan masyarakat setempat dapat merasakan manfaat dari keberadaan industri yang ada.
Secara keseluruhan, reses ini menjadi titik awal bagi DPRD untuk merespons tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam menyikapi permasalahan pengangguran yang masih tinggi di kawasan industri. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan solusi yang diambil dapat menjadi langkah nyata untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di kawasan Cikembar.
