PAD Tambang Sumut Capai Rp 4,5 Miliar, Melebihi Target dari Opsen MBLB

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertambangan di Sumatera Utara menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menjanjikan. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini sebesar Rp 4,5 miliar. Angka tersebut tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencapai Rp 3 miliar. Sumber utama dari pendapatan ini adalah opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru diterapkan tahun ini.

Detail Penerimaan PAD dari Sektor Pertambangan

Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Hasan Basri, mengungkapkan informasi ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Medan, pada Selasa, 31 Maret 2026. Menurut Hasan, penerimaan PAD dari sektor pertambangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Pemprov Sumut, mengingat sebelumnya tidak ada kontribusi dari sektor ini.

“Baru tahun 2025 ada pemasukan dari pertambangan, itu pun dari opsen pajak 25%. Sebelumnya kita (Pemprov) belum ada menerima hasil, jadi InsyaAllah, Alhamdulillah, dari target Rp 3 miliar tahun 2025, dari opsen pajak kita mencapai Rp 4,5 miliar,” ujar Hasan dengan penuh rasa syukur.

Statistik Izin Pertambangan MBLB di Sumut

Di wilayah Sumut, saat ini terdapat sekitar 231 izin pertambangan untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Izin-izin ini terdiri dari berbagai kategori, antara lain:

• Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP): 44
• IUP Eksplorasi: 19
• Surat Izin Penambangan Batuan: 168

Distribusi izin-izin tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan potensi besar dalam sektor pertambangan ini.

Pembinaan Tambang Berizin oleh Pemprov Sumut

Selain mencatatkan pendapatan yang signifikan, Pemprov Sumut juga berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap tambang yang memiliki izin. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

• Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan usaha pertambangan
• Bimbingan teknis untuk operator tambang
• Konsultasi dan mediasi dalam penyelesaian masalah
• Fasilitasi dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan tambang, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemprov Sumut dan Tantangan Tambang Ilegal

Meskipun pemprov memiliki peran penting dalam pengelolaan tambang berizin, tantangan yang dihadapi terkait tambang ilegal tetap menjadi perhatian. Hasan Basri menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki wewenang untuk menindak hukum terhadap aktivitas tambang ilegal. Namun, mereka tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka penanganan masalah ini.

Pemprov juga berencana untuk melakukan pemetaan wilayah yang terkena dampak tambang ilegal. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat.

Prospek Masa Depan Sektor Pertambangan di Sumut

Dengan pencapaian PAD yang mengesankan dan upaya pembinaan yang terus dilakukan, masa depan sektor pertambangan di Sumut tampak cerah. Potensi sumber daya mineral yang melimpah di daerah ini memberikan peluang besar tidak hanya untuk pendapatan daerah, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, untuk mencapai potensi maksimal tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan harus ditanamkan agar sektor pertambangan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya mineral. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain:

• Sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan
• Penyuluhan tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait kegiatan pertambangan
• Forum diskusi antara masyarakat dan pemangku kepentingan
• Program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan

Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Dengan pencapaian PAD yang melampaui target dan upaya pembinaan yang terus dilakukan, sektor pertambangan di Sumut memiliki potensi yang sangat besar. Namun, tantangan dalam bentuk tambang ilegal dan perlunya partisipasi masyarakat tetap harus dihadapi. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.